Kader Prabowo Andra Soni: Pemprov Banten Top One, Turunkan Angka Stunting Cepat dan Serentak

Beritabanten.com – Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengapresiasi inovasi Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam menurunkan angka stunting Banten.

Kader Prabowo ini menjelaskan, inovasi tersebut berbentuk gerakan serentak cegah dan tanggulangi stunting di seluruh pelosok Provinsi Banten. Ada program mendasar dalam rangka menangani stunting dan gizi buruk.

Data yang telah diterima dari Kementerian Kesehatan langsung ditindaklanjuti secara bertahap.

“Selamat kepada Pj Gubernur Banten atas pencanangan Gerakan Serentak Cegah dan Tanggulangi Stunting,” ucapnya ketika memberi sambutan pada acara pengenalan inovasi tersebut di Gedung Kwarcab Pramuka Kota Serang, Jl Tb Suwandi, Cikulur, Kota Serang, Selasa (11/6/2024).

Dengan melihat acuan inovasi tersebut, dirinya meyakini bisa berhasil menurunkan angka sunting di Banten.

Sementara itu, Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, pada bulan Juni Pemerintah Daerah diperintahkan melakukan intervensi secara serentak di seluruh daerah.

“Tahun 2024 sangat penting dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting. Tahun ini angka stunting seluruh Indonesia ditargetkan di bawah 14 persen,” jelasnya.

Dikatakannya, pada tahun 2024, Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 698 miliar lebih dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting. Pemprov Banten telah melakukan intervensi secara spesifik dan sensitif.

Virgojanti memaparkan, intervensi spesifik berupa pemberian tablet penambah darah kepada 522.926 remaja putri dan 201.907 ibu hamil selama satu tahun.

Selain itu ada pemberian vitamin kepada 900 ibu hamil dan 3.397 balita, pemeriksaan komprehensif dan pemberian formula 100 kepada 981 balita, pemberian makanan tambahan pangan lokal kepada 3.397 balita dan 900 ibu hamil oleh Dapur PKK, pemberian makanan tambahan pangan kering kepada 16.975 balita stunting gizi baik dan 240 ibu hamil.

“Pemprov juga melakukan monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan oleh kader Posyandu, PKK, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan,” pungkas Virgojanti. (Red)