Wartawan Hingga Aparat Diduga Terlibat Kasus Siswa Titipan di Banten

Beritabanten.com – Ombudsman Provinsi Banten telah mengungkap praktik siswa titipan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terjadi di wilayah Banten.

Fenomena ini membuat sejumlah sekolah terpaksa menerima siswa melebihi kapasitas dari ketentuan seharusnya dan menimbulkan tekanan pada pihak sekolah.

Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriadi, menyatakan bahwa beberapa oknum yang terlibat dalam praktik ini berasal dari kalangan anggota dewan, LSM, hingga wartawan.

“Kasus ini sering melibatkan oknum-oknum yang memaksakan sekolah untuk menerima siswa melebihi daya tampung, termasuk yang mengatasnamakan anggota dewan, LSM, wartawan, hingga aparat,” ujar Fadli, saat diwawancara di Kota Serang, Banten pada Kamis (10/10/2024).

Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah sekolah negeri, ketidakmerataan kualitas pendidikan, serta distribusi sekolah negeri yang tidak merata di berbagai daerah.

Selain itu, masyarakat cenderung memilih sekolah negeri yang memiliki label favorit karena dianggap gratis dan memiliki reputasi yang baik.

Banyak masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri, yang dianggap lebih berkualitas.

Akibatnya, sekolah-sekolah terpaksa menerima siswa lebih banyak dari kapasitas yang seharusnya,” tutur Fadli.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman Banten, sebanyak 235 siswa titipan masuk ke SMP melalui oknum anggota dewan, sedangkan 42 siswa di SMA dititipkan oleh oknum LSM atau wartawan.

Selain itu, terdapat 41 siswa yang dititipkan melalui oknum anggota dewan.

Menurut Fadli, temuan ini telah menimbulkan berbagai masalah di sekolah.

Beberapa sekolah mengalami kekurangan kelas hingga ruang-ruang kelas yang ada menjadi terlalu padat.

Beberapa sekolah bahkan terpaksa memanfaatkan ruang laboratorium sebagai ruang belajar tambahan untuk menampung siswa.

Secara keseluruhan, penambahan daya tampung ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses PPDB serta sistem pendidikan secara umum.

Fenomena ini perlu mendapatkan perhatian serius agar kualitas pendidikan tetap terjaga. [Mg-2]

Reporter Haidar Akbar Giffari