Sekda Bambang: Pemkot Tangsel Implementasi Wajib Belajar Gratis Sebelum Putusan MK Lahir

Beritabanten.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan memberikan respons positif atas Keputusan Mahkamkah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin belajar gratis untuk SD dan SMP swasta.

Respons positif tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya belajar gratis untuk SD dan SMP swasta sudah lama direalisasikan Pemkot Tangsel jauh sebelum MK memutuskan hal tersebut. Pemkot Tangsel juga dinyatakan akan mendukung penuh putusan tersebut.

Demikian mengemuka ketika media mencoba meminta tanggapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjahjo atas putusan MK tersebut.

Sekda Bambang antusias membeberkan beberapa program menunjukkan bahwa Pemkot Tangsel sudah merealisasikan sekolah gratis SD dan SMP swasta.

“Kebijakan sekolah gratis itu bukan hal baru. Kebijakan itu sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2022 dalam bentuk beasiswa bagi siswa SMP Swasta,” kata dia, Sabtu (8/6/2025).

SD dan SMP Negeri Gratis

Meski demikian, Sekda Bambang menjelaskan bahwa implementasi di lapangan tidak sama persis dengan diktum amar putusan MK. Namun semangat dalam memberikan sekolah gratis SD dan SMP swasta sudah terasa di lapangan.

“Tangsel sebetulnya sudah mengimplementasikan meskipun dalam bentuk yang tidak sama persis, contohnya dalam bentuk beasiswa SMP Swasta,” beber dia.

Adapun Beasiswa tersebut, dikatakan, diberikan kepada masyarakat sebagai jalan keluar dari keterbatasan sekolah negeri dalam menampung semua anak didik di Tangsel.

Selusinya, kata Sekda Bambang, dengan memberikan beasiswa bagi yang tidak masuk ke sekolah negeri yang akhirnya menempuh pendidikan di sekolah swasta.

“Beasiswa ini diberikan kepada masyarakat Tangsel yang kebetulan belum bisa masuk ke sekolah negeri yang ada di Tangsel,” kata Sekda Bambang.

Lebih lanjut, Sekda Bambang menyatakan, bahwa pelaksanaan pendidikan di SD dan SMP Negeri sudah bebas biaya atau gratis. Itu sudah berjalan beberapa tahun ke belakang yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang tua murid di Tangsel.

Adapun untuk SMP swasta, tambah Sekda Bambang, diimplementasikan dalam bentuk beasiswa kepada penerima dengan kriteria tertentu, yang salah satunya pernah mendaftar dan tidak diterima di SMP Negeri.

“Sebetulnya kita sudah melakukan (bantuan pendidikan gratis-red) itu, hanya volumenya saja yang belum keseluruh swasta. Kita sudah memulai dan setiap tahun volumenya bertambah,” terang Bambang.

Penyesuaian Sistem Anggaran

Oleh karena itu, Sekda Bambang tegaskan terkait dengan realisiasi putusan MK tersebut akan tetap memperhatikan implementasi sekolah gratis SD dan SMP Negeri yang selama ini jalan.

Selain itu, akan mempertimbangkan mekanisme penganggaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita tunggu menyesuaikan menguatkan yang saat ini sudah ada,” ucapnya memberi alasan.

“Karena ini bukan hanya bicara masalah kebijakan dunia pendidikan karena berhubungan dengan masalah penganggaran dan sebagainya, jadi kita masih wait and see,” Sekda Bambang tambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni mengatakan, beasiswa untuk siswa di SMP Swasta bagi yang tidak diterima di SMP Negeri itu sudah dimulai sejak tahun anggaran 2022.

Program beasiswa bantuan pendidikan SMP Swasta ini dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, total beasiswa diberikan untuk 5.000 siswa.

Beasiswa yang diberikan dalam bentuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMP Swasta. Tujuannya, sebagai stimulus agar anak di Kota Tangsel semangat belajar dan berprestasi.

“Anak-anak yang tidak diterima di SMP Negeri tetap bisa sekolah di SMP swasta dan bebas biaya. Kita bantu bayar sekolahnya, bisa mengurangi beban transport dan biaya operasional anak tidak teralu berat. Ini stimulus untuk beprestasi, karena anak fokus belajar, tidak memikirkan biaya sekolah,” papar Deden. (Adv)