Dasco dan Politik Mendengar: Membuka Jalan Aspirasi dari Jalanan ke Parlemen

Beritabanten.cpm – Dalam politik, kemampuan berbicara di depan publik memang penting. Namun, kemampuan mendengar aspirasi masyarakat sering kali jauh lebih menentukan. Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan pola komunikasi politik yang tidak hanya mengandalkan forum resmi, tetapi juga membuka ruang pertemuan langsung dengan kelompok masyarakat yang datang membawa aspirasi.

Pola tersebut terlihat dari sejumlah pertemuan Dasco dengan berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, tokoh gerakan hingga kelompok profesi. Ia tidak selalu menunggu aspirasi masuk melalui mekanisme administratif, tetapi beberapa kali memilih bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan.

Di kalangan mahasiswa, misalnya, Dasco menerima perwakilan HMI serta mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Pertemuan itu menjadi ruang untuk mendengar tuntutan sekaligus membuka komunikasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

Pola serupa terlihat ketika Dasco menerima Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Supriyono alias Botok. Di tengah kesibukan agenda parlemen, ia tetap membuka ruang audiensi dan berdialog langsung dengan kelompok masyarakat tersebut. Bagi publik, akses seperti ini penting karena persoalan yang muncul di lapangan dapat disampaikan tanpa harus melewati terlalu banyak lapisan birokrasi.

Hal yang sama juga terlihat dalam relasi dengan kelompok buruh. Pada momentum Hari Buruh 2026, pimpinan DPR yang dipimpin Dasco menerima audiensi Aliansi Gebrak yang terdiri atas sejumlah organisasi buruh dan masyarakat sipil. Setelah pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco kembali menemui massa buruh secara langsung.

Konsistensi semacam ini menjadi menarik dalam konteks komunikasi politik. Pertemuan dengan masyarakat tentu tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Namun, kehadiran pejabat atau pimpinan lembaga di tengah kelompok yang menyampaikan tuntutan dapat menciptakan ruang dialog dan mengurangi jarak antara institusi negara dengan masyarakat.

Komunikasi politik pada akhirnya bukan hanya tentang menyampaikan pesan, melainkan juga tentang menyediakan kanal untuk menerima pesan dari masyarakat. Dalam konteks itu, Dasco tampak berupaya menempatkan dirinya sebagai penghubung antara aspirasi yang muncul di luar parlemen dengan proses politik dan kelembagaan di dalam parlemen.

Ruang komunikasi tersebut juga tidak terbatas pada buruh dan mahasiswa. Dasco menerima berbagai kelompok lain, termasuk IGTKI-PGRI dan APKASI yang membawa persoalan masing-masing. Spektrum audiensi yang beragam menunjukkan bahwa komunikasi politik membutuhkan kemampuan menghadapi kepentingan yang berbeda-beda.

Tentu, keterbukaan terhadap audiensi tidak boleh berhenti pada seremoni pertemuan. Masyarakat tetap membutuhkan tindak lanjut yang terukur, sementara lembaga negara harus memastikan aspirasi yang diterima benar-benar masuk dalam proses pengambilan kebijakan sesuai kewenangannya.

Namun, dari sisi komunikasi publik, keberanian untuk hadir dan mendengar tetap memiliki arti penting. Seorang pimpinan parlemen tidak cukup hanya berada di ruang sidang dan menyampaikan pernyataan dari podium. Ia juga perlu memahami suara yang datang dari luar gedung parlemen.

Di sinilah pola komunikasi Dasco menjadi relevan untuk dibaca. Ia tidak hanya membangun komunikasi satu arah melalui pernyataan publik, tetapi juga membuka ruang pertemuan dengan kelompok yang memiliki kepentingan dan tuntutan berbeda.

Pada akhirnya, kualitas komunikasi seorang pejabat tidak hanya dapat diukur dari seberapa baik ia berbicara. Ukuran lainnya adalah seberapa terbuka ia menerima kritik, seberapa mudah masyarakat mengaksesnya, dan sejauh mana aspirasi yang diterima dapat diteruskan melalui mekanisme kelembagaan.

Dalam demokrasi, politik yang sehat membutuhkan jembatan komunikasi. Ketika jembatan itu terbuka, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan suara, sementara lembaga negara memperoleh kesempatan memahami persoalan secara lebih langsung.(Red)