Dasco Simpul Politik di Sekitar Kekuasaan Prabowo

Beritabanten.com – Ada satu nama yang belakangan seperti selalu muncul di sekitar setiap pergantian pejabat: Sufmi Dasco Ahmad. Tentu ini bukan berarti Dasco yang mengangkat atau memberhentikan para pejabat tersebut. Secara formal, kewenangan itu tetap berada pada Presiden dan mekanisme konstitusional yang menyertainya. Tetapi justru karena Dasco bukan Presiden, bukan menteri, dan bukan pejabat eksekutif, kemunculannya dalam berbagai proses pergantian jabatan menjadi menarik. Ia adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Maka yang menarik bukan Dasco sebagai pribadi, melainkan posisi Dasco sebagai simpul di antara partai, parlemen, dan pusat kekuasaan eksekutif.

Contoh paling baru mungkin yang paling mencolok. Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan mantan Kepala Staf Kepresidenan, baru saja dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Seorang jenderal bintang empat, orang yang pernah berada di lingkaran Istana, dan kini memegang salah satu posisi politik paling strategis dalam kabinet, ternyata mengatakan sendiri bahwa sebelum pelantikan ia menghadap Dasco. Dudung bahkan mengaku baru memperoleh informasi mengenai penugasan itu sehari sebelumnya.

Yang perlu digarisbawahi: fakta bahwa Dudung menghadap Dasco tidak otomatis berarti Dasco yang menentukan pengangkatannya. Tetapi secara politik, peristiwa itu sulit dianggap tidak bermakna. Mengapa seorang figur setinggi Dudung, yang akan menjadi Menko Polkam, berhubungan dengan seorang Wakil Ketua DPR dalam proses menjelang pergantian jabatan? Di situlah pertanyaan tentang kekuasaan informal mulai muncul.

Fenomena yang sama terlihat dalam pergantian Kapolri. Presiden Prabowo mengusulkan Komjen Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan setelah surat Presiden masuk ke DPR, Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Tetapi ada satu gambar yang menarik secara politik: Suyudi datang ke gedung DPR didampingi Dasco, dengan Dasco berjalan di depan dan Suyudi mengikutinya. (Liputan6.com) Secara formal, prosesnya jelas: Presiden mengusulkan, DPR memberikan persetujuan. Bahkan ketika isu pergantian Kapolri sebelumnya beredar, Dasco sendiri pernah menegaskan bahwa pengangkatan Kapolri adalah kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. (Antara News) Tetapi justru karena mekanisme formal itu sudah jelas, kehadiran Dasco sebagai figur pengantar menjadi menarik untuk dibaca sebagai simbol dari hubungan kekuasaan yang lebih informal.

Kemudian ada kasus lain yang lebih halus tetapi tidak kalah menarik. Jusuf Wanandi, tokoh senior CSIS dan salah satu figur lama dalam politik luar pemerintahan, mengaku mendapat pemberitahuan mengenai rencana pelantikan Dewan Pertimbangan dari Dasco. Jusuf mengatakan ia baru menerima telepon pada pagi hari pelantikan, sementara pemberitahuan mengenai rencana pelantikan sudah diterimanya dua hari sebelumnya dan pemberitahuan itu datang dari Dasco.

Lagi-lagi, tidak ada alasan untuk menerjemahkan fakta itu sebagai bukti bahwa Dasco menentukan komposisi Dewan Pertimbangan. Tetapi menarik bahwa seorang tokoh senior yang akan masuk ke salah satu struktur penasihat Presiden berkomunikasi mengenai proses tersebut dengan Ketua Harian Gerindra yang secara formal duduk di DPR.

Kalau tiga peristiwa ini diletakkan berdampingan—Dudung menghadap Dasco, Suyudi datang ke DPR bersama Dasco, dan Jusuf Wanandi mengaku mendapat pemberitahuan dari Dasco—yang tampak bukanlah satu keputusan tertentu, melainkan sebuah pola hubungan. Dasco seperti berada di antara berbagai aktor yang sedang bergerak menuju pusat kekuasaan. Ia bukan orang yang secara formal mengambil keputusan, tetapi ia tampak menjadi salah satu orang yang dapat menghubungkan aktor-aktor politik, birokrasi, keamanan, dan pemerintahan dengan pusat kekuasaan tersebut. Dalam politik, posisi seperti ini sering kali justru sangat penting. Kekuasaan tidak hanya berada pada orang yang menandatangani keputusan, tetapi juga pada orang yang dapat membuka pintu menuju orang yang menandatangani keputusan.

Di sinilah teori politik menjadi berguna. Dalam kajian tentang presidentialization, kekuasaan politik cenderung semakin berpusat pada figur presiden. Presiden menjadi pusat gravitasi pemerintahan, koalisi, dan distribusi sumber daya politik. Tetapi seorang presiden tentu tidak bekerja sendirian. Ia membutuhkan orang-orang yang dipercaya untuk membawa pesan, menjembatani kepentingan, mengatur komunikasi, dan menjaga agar jaringan politik tetap bergerak. Dalam praktik politik, orang-orang semacam ini sering disebut sebagai president’s men. Mereka tidak harus menjadi menteri. Mereka tidak harus memiliki jabatan eksekutif. Nilai politik mereka justru terletak pada kedekatan dan akses mereka kepada pusat kekuasaan.

Karena itu, politik Indonesia menghasilkan fenomena yang cukup unik: seseorang yang sebelumnya tidak terlalu terkenal secara nasional dapat tiba-tiba menjadi aktor yang sangat penting ketika orang yang menjadi patronnya berada di puncak kekuasaan. Nilai politik seorang aktor bukan hanya ditentukan oleh jabatan formalnya, tetapi juga oleh siapa yang dapat ia hubungi dan siapa yang dapat menghubunginya. Kalau memakai analogi olahraga, orang semacam ini tidak harus menjadi striker yang mencetak gol. Ia bisa menjadi tosser dalam voli: tidak selalu melakukan serangan, tetapi menentukan kepada siapa bola diberikan dan bagaimana serangan dibangun. Atau ia bisa menjadi libero: tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi membaca arah permainan dan memastikan seluruh tim tetap bergerak dalam satu sistem.

Dalam kerangka patron-client, fenomena ini juga mudah dipahami. Patron memiliki sumber daya dan kekuasaan yang besar; orang-orang di sekelilingnya memperoleh nilai politik karena berada dalam jaringan patron tersebut. Hubungannya tidak selalu berupa transaksi atau perintah langsung. Bisa berupa kepercayaan, loyalitas, sejarah hubungan, atau sekadar akses komunikasi. Dasco menjadi menarik justru karena sejarah panjangnya bersama Prabowo. Ia sudah lama berada di Gerindra dan sudah lama menjadi bagian dari lingkaran politik Prabowo. Tetapi ketika Prabowo belum menjadi presiden, bobot politik jaringan tersebut tentu berbeda. Sekarang Prabowo berada di pusat kekuasaan negara. Maka orang-orang yang selama ini berada di sekitarnya memperoleh bobot politik yang jauh lebih besar.

Itulah sebabnya fenomena Dasco sebenarnya tidak terutama berbicara tentang Dasco. Kalau Prabowo tidak menjadi Presiden, Dasco tetap politisi Gerindra, tetap memiliki jabatan di DPR, dan tetap memiliki pengaruh. Tetapi ia tidak akan memiliki posisi strategis yang sama seperti sekarang. Jadi yang berubah bukan semata-mata orangnya; yang berubah adalah posisi orang tersebut terhadap pusat kekuasaan. Inilah salah satu hukum tidak tertulis dalam politik: ketika patron naik, jaringan di sekeliling patron ikut naik. Orang yang kemarin terlihat biasa saja dapat menjadi sangat penting hari ini karena pusat gravitasi politik telah berpindah kepadanya.

Masalahnya menjadi lebih rumit karena pusat kekuasaan itu bukan hanya seorang presiden, tetapi seorang presiden yang sekaligus merupakan ketua umum partai politik. Di sinilah batas antara partai, eksekutif, dan legislatif menjadi semakin cair. Dasco berada di DPR, tetapi juga berada dalam struktur pimpinan Gerindra. Prabowo berada di Istana, tetapi juga berada di puncak partai. Secara konstitusional, fungsi DPR dan pemerintah tetap berbeda. Namun secara politik, orang-orangnya dapat berada dalam satu jaringan yang sama. Bahkan Dasco sendiri pernah menegaskan bahwa dalam reformasi Polri, DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan tim reformasi merupakan urusan eksekutif. (Antara News) Justru pernyataan itu menunjukkan bahwa batas formal tersebut sebenarnya disadari. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana batas formal itu berinteraksi dengan jaringan kekuasaan informal.

Di sini pula Indonesia menunjukkan karakter sistem presidensial yang agak paradoks. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi presiden bekerja dalam sistem multipartai dan membutuhkan dukungan banyak partai di parlemen. Maka dibangunlah koalisi besar. Partai-partai masuk ke dalam orbit pemerintahan. Orang-orang partai berada di berbagai posisi. Pada satu sisi, ini bisa menjadi kelebihan karena menciptakan stabilitas dan mengurangi konflik antara pemerintah dan parlemen. Tetapi pada sisi lain, konsentrasi kekuasaan di sekitar presiden dapat membuat orang-orang yang sangat dekat dengan presiden memiliki pengaruh yang melampaui jabatan formal mereka. Yang muncul kemudian bukan hanya government by institutions, tetapi juga government through networks—pemerintahan yang sebagian bekerja melalui jaringan orang-orang yang dipercaya.

Karena itu, pertanyaan mengenai Dasco seharusnya tidak berhenti pada: “Seberapa kuat Dasco?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa seorang Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian partai Presiden dapat menjadi simpul komunikasi bagi begitu banyak aktor yang sedang memasuki atau bergeser dalam struktur kekuasaan eksekutif? Dudung adalah contoh paling ekstrem karena ia seorang jenderal bintang empat dan mantan KSP. Suyudi menunjukkan sisi lain karena ia calon Kapolri yang secara formal harus melalui mekanisme DPR. Jusuf Wanandi memperlihatkan dimensi yang berbeda lagi: seorang tokoh senior yang akan masuk ke lingkaran penasihat Presiden menerima pemberitahuan melalui Dasco. Tiga kasus ini tidak membuktikan bahwa Dasco mengendalikan semuanya. Tetapi ketiganya cukup untuk menunjukkan bahwa ada sebuah jaringan politik yang menarik untuk diteliti.

Pada akhirnya, mungkin kita terlalu cepat melihat fenomena ini sebagai cerita tentang satu orang. Padahal Dasco bisa jadi hanyalah contoh paling jelas dari cara kekuasaan bekerja dalam sistem politik Indonesia. Seorang yang secara formal berada di luar eksekutif dapat menjadi penting karena kedekatannya dengan orang yang berada di puncak eksekutif. Seorang politisi yang selama bertahun-tahun belum menjadi pemain utama dapat tiba-tiba menjadi tosser ketika patron politiknya menjadi Presiden. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah “ada Dasco di setiap pergantian pejabat”. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah sistem presidensial Indonesia memang dirancang untuk bekerja melalui jaringan semacam ini, atau apakah kita sedang menyaksikan semakin kaburnya batas antara kekuasaan formal dan kekuasaan informal. Kalau jawabannya yang kedua, maka yang perlu dievaluasi bukan Dasco sebagai individu, melainkan sebuah sistem yang memungkinkan orang yang tidak memegang pena keputusan tetap bisa menjadi orang yang dicari sebelum pena itu bergerak. (Red)