Monas Batal Jadi Panggung HUT TNI Pertanyaan Efisiensi Mengemuka

Beritabanten.com – Rencana puncak HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 di Monas akhirnya dibatalkan dan dipindahkan ke Mabes TNI, Cilangkap. TNI menyatakan acara akan digelar lebih sederhana karena banyak prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di sejumlah daerah. Sailing pass di Teluk Jakarta yang sebelumnya direncanakan pada 4 Oktober juga ditiadakan.

Sebelumnya, skala acara yang disiapkan memang tidak kecil. TNI merencanakan defile 520 alutsista dan kendaraan, terdiri atas 420 alutsista dan kendaraan TNI serta 100 kendaraan antik atau non-TNI. Parade itu juga melibatkan 81 Satuan Setingkat Batalyon, terdiri atas 51 SSB pasukan TNI dan 30 SSB pasukan non-TNI.

Dengan perpindahan tersebut, defile besar dan sailing pass ikut dibatalkan. TNI kemudian memilih melaksanakan upacara di Kompleks Mabes TNI Cilangkap dengan konsep yang lebih sederhana, tetapi tetap mengutamakan kekhidmatan dan makna peringatan.

Yang menarik, perubahan tersebut terjadi setelah publik sebelumnya mengetahui besarnya skala perayaan yang disiapkan. Pada pertengahan September, TNI bahkan menyebut akan menampilkan 420 alutsista dan kendaraan TNI ditambah 100 kendaraan antik atau non-TNI, serta melibatkan 81 Satuan Setingkat Batalyon.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa sejak awal peringatan HUT TNI dirancang sebagai sebuah pertunjukan besar mengenai kekuatan dan kemampuan militer Indonesia. Bahkan rangkaian yang disiapkan TNI juga mencakup demonstrasi gabungan yang menampilkan kemampuan udara serta gabungan udara dan darat.

Karena itu, perpindahan acara ke Cilangkap layak dibaca bukan hanya sebagai perubahan lokasi, tetapi juga sebagai koreksi terhadap skala seremoni. TNI sendiri menyebut alasan resminya adalah kebutuhan pengerahan personel untuk penanganan bencana, bukan karena kritik publik. Hal ini penting ditegaskan agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar.

Namun pada saat yang sama, publik tetap berhak mengajukan pertanyaan: di tengah situasi ketika pemerintah mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor, apakah seremoni kenegaraan dengan skala sangat besar memang masih menjadi prioritas?

Pertanyaan itu bukan berarti mempertanyakan pentingnya TNI, melainkan mempertanyakan proporsionalitas antara kebutuhan pertahanan, pelayanan publik, penanganan bencana, dan biaya seremoni.

Persoalan efisiensi memang bukan isu yang hanya berlaku bagi satu kementerian atau lembaga. Pemerintah selama ini mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan penghematan serta menata kembali prioritas belanja. Maka ketika publik melihat rencana awal HUT TNI yang begitu besar—lengkap dengan parade alutsista, ribuan personel, dan rencana parade kapal—wajar apabila muncul pertanyaan tentang standar efisiensi yang digunakan.

Apalagi pada akhirnya TNI sendiri memilih format yang lebih sederhana. Justru keputusan menyederhanakan acara itu menunjukkan bahwa peringatan HUT TNI tetap dapat berlangsung khidmat tanpa harus selalu menggunakan skala pertunjukan yang sangat besar.

Di sinilah perdebatan mengenai efisiensi menjadi relevan. Negara memang membutuhkan pertahanan yang kuat. TNI juga perlu memiliki kemampuan alutsista yang dapat diketahui dan dipahami masyarakat. Bahkan TNI sendiri menyebut defile alutsista antara lain dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai jenis dan kemampuan alat utama sistem senjata yang dimiliki.

Tetapi kekuatan pertahanan dan efisiensi anggaran bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Justru keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas yang jelas. Ketika prajurit sedang dikerahkan menangani bencana, keputusan mengurangi skala seremoni dapat dibaca sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Pada akhirnya, yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara penghormatan terhadap TNI dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. TNI memiliki fungsi pertahanan yang sangat penting, dan demonstrasi kemampuan alutsista juga dapat mempunyai fungsi edukasi serta komunikasi kepada masyarakat.

Tetapi negara juga sedang menghadapi kebutuhan yang tidak kalah mendesak, mulai dari penanganan bencana hingga tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi. Karena itu, pembatalan acara besar di Monas seharusnya tidak berhenti sebagai berita tentang pindah lokasi.

Ia dapat menjadi momentum untuk memperdebatkan pertanyaan yang lebih besar: kalau negara sedang bicara efisiensi, apakah ukuran efisiensi itu benar-benar berlaku konsisten untuk semua?

Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan negara yang kuat dalam mempertontonkan alutsista, tetapi juga negara yang cermat menentukan kapan kekuatan itu perlu dipertontonkan dan kapan anggaran harus dikembalikan kepada kebutuhan yang lebih mendesak. (Red)