Memangkas Anggaran Pertahanan demi Mengatasi Kemiskinan: Peluang Besar, tetapi Perlu Kehati-hatian

Beritabanten.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapannya memangkas anggaran pertahanan maupun kepolisian apabila langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu penting dalam diskursus kebijakan publik. Pernyataan itu menarik perhatian karena disampaikan oleh seorang presiden yang memiliki latar belakang militer dan selama ini dikenal memberi perhatian besar terhadap penguatan sektor pertahanan.

Bahkan, TNI dan Polri disebut siap mendukung kebijakan tersebut apabila menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

Dalam perspektif kebijakan publik, pengalihan anggaran dari sektor pertahanan ke sektor sosial memiliki peluang besar sekaligus risiko yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Teori human security yang diperkenalkan United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa keamanan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuan melindungi masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dengan pendekatan tersebut, investasi pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari strategi membangun keamanan nasional.

Apabila anggaran yang dialihkan benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas layanan kesehatan, maupun memperkuat ketahanan pangan, manfaat jangka panjangnya dapat sangat besar. Teori human capital juga menunjukkan bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia mampu meningkatkan produktivitas, memperbesar pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Namun demikian, pengurangan anggaran pertahanan tidak terlepas dari berbagai konsekuensi yang perlu diantisipasi.

Dalam teori deterrence, kemampuan pertahanan yang kuat berfungsi sebagai efek tangkal terhadap berbagai ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Anggaran pertahanan tidak hanya digunakan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga mencakup pemeliharaan peralatan, peningkatan kemampuan prajurit, modernisasi teknologi, pengamanan wilayah perbatasan, hingga kesiapsiagaan menghadapi konflik maupun bencana.

Apabila pemangkasan dilakukan tanpa kajian yang komprehensif, terdapat risiko menurunnya kesiapan pertahanan negara. Hal tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, berbatasan dengan banyak negara, serta menghadapi tantangan keamanan seperti pelanggaran wilayah, kejahatan lintas negara, hingga dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Hal serupa juga berlaku pada sektor kepolisian. Pengurangan anggaran berpotensi memengaruhi pelayanan publik apabila menyentuh aspek operasional, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengembangan teknologi kepolisian, maupun pelayanan administratif kepada masyarakat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran idealnya difokuskan pada belanja yang kurang produktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Dalam teori public budgeting, kualitas anggaran tidak ditentukan oleh besarnya nominal, melainkan oleh efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Anggaran yang besar tidak selalu menghasilkan pelayanan yang optimal apabila pengelolaannya kurang tepat. Sebaliknya, anggaran yang lebih kecil dapat memberikan manfaat lebih besar apabila dialokasikan secara tepat sasaran.

Karena itu, apabila pemerintah memilih melakukan realokasi anggaran, proses tersebut sebaiknya didasarkan pada kajian strategis, analisis risiko, serta prinsip evidence-based policy. Setiap rupiah yang dialihkan dari sektor pertahanan harus mampu menghasilkan manfaat sosial yang terukur, tanpa mengurangi kemampuan negara menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas nasional.

Pada akhirnya, pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Komitmen tersebut patut menjadi perhatian karena kemiskinan memang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi berkelanjutan.

Meski demikian, kesejahteraan dan pertahanan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi dalam membangun negara yang kuat. Tantangan pemerintah ke depan adalah menemukan titik keseimbangan agar setiap kebijakan anggaran mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi kapasitas negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan nasional. (Red)

Prabowo Subianto, Anggaran Pertahanan, Pengentasan Kemiskinan, TNI, Polri, Human Security, Human Capital, Deterrence, Public Budgeting, Kebijakan Publik.