Beritabanten.com – Pemerintah melalui Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 17 Juli 2026 menyatakan antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU terjadi akibat panic buying. Menurutnya, kondisi tersebut diperkirakan akan berangsur normal dalam satu hingga dua hari.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu penjelasan yang dapat dipahami dari perspektif perilaku konsumen. Dalam teori ekonomi, panic buying merupakan perilaku masyarakat membeli barang secara berlebihan karena khawatir pasokan akan habis. Kondisi ini umumnya dipicu oleh persepsi kelangkaan, ketidakpastian, atau informasi yang mendorong masyarakat membeli lebih banyak dari kebutuhan normal.

Namun, dalam banyak kasus, panic buying lebih sering dipandang sebagai respons terhadap situasi tertentu daripada penyebab utama sebuah persoalan. Masyarakat biasanya mulai melakukan pembelian dalam jumlah besar setelah muncul kekhawatiran mengenai pasokan atau distribusi barang.

Karena itu, apabila antrean telah berlangsung selama beberapa hari dan terjadi di berbagai daerah, publik wajar mempertanyakan apakah penyebabnya semata-mata panic buying atau juga dipengaruhi faktor lain, seperti distribusi, ketersediaan pasokan, logistik, maupun komunikasi pemerintah.

Dalam teori supply chain management, antrean panjang umumnya muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand). Gangguan distribusi, keterlambatan pengiriman, atau menurunnya stok di tingkat penyalur dapat memicu peningkatan permintaan dalam waktu bersamaan sehingga antrean semakin panjang.

Kondisi tersebut sering diperparah ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai ketersediaan pasokan. Ketidakpastian mendorong sebagian konsumen membeli lebih cepat atau dalam jumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi.

Teori risk communication juga menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah memiliki peran penting dalam meredam kepanikan. Informasi yang cepat, terbuka, akurat, dan konsisten dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat sehingga perilaku panic buying dapat diminimalkan.

Karena itu, penjelasan bahwa antrean terjadi akibat panic buying akan lebih komprehensif apabila disertai data pendukung. Misalnya mengenai kondisi pasokan nasional, volume distribusi harian, wilayah yang mengalami gangguan, serta estimasi waktu normalisasi distribusi.

Transparansi informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa antrean akan segera terurai, tetapi juga penjelasan yang utuh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.

Dengan informasi yang lengkap, masyarakat dapat memahami situasi secara lebih objektif, sementara pemerintah memiliki kesempatan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dan berbasis data. Di sisi lain, evaluasi terhadap sistem distribusi juga menjadi penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com