MBG Banten: Dapur Belum Layak, BGN Putuskan 20 SPPG Disuspend

Beritabanten.com – Aroma masakan yang seharusnya menggugah selera justru kalah oleh bau sisa makanan dan debu di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banten.

Di balik angka-angka yang tercatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), ada kisah tentang anak-anak yang menunggu makanan bergizi, dan pengelola yang berjuang menyesuaikan fasilitas dengan standar.

Adalah rapat koordinasi digelar di sebuah hotel di Kota Serang, pada Rabu 22 April 2026 membuka mata para peserta tentang fakta di lapangan. Ini menyiratkan ancaman bagi keberlanjutan program Makan Begizi Gratis di bumi seribu jawara.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro, membuka data hasil pemantauan lapangan. Dua puluh SPPG disuspend karena dapurnya tidak memenuhi standar kebersihan dan keselamatan pangan.

“Rata-rata dapurnya belum layak. Menu pun banyak yang tidak sesuai SOP, bahkan beberapa sudah viral karena kualitasnya buruk,” kata Doni dengan tegas.

“Kami tidak bisa kompromi soal hal ini. Anak-anak yang mengandalkan gizi dari SPPG berhak mendapatkan makanan sehat,” dia tambahkan.

Dari 20 SPPG yang disuspend, delapan berada di Lebak, tujuh di Pandeglang, dan sisanya tersebar di berbagai kabupaten di Banten.

Masalah yang ditemukan beragam: dapur kotor, penyimpanan bahan makanan tak higienis, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang minim, hingga menu yang kurang memenuhi gizi.

Di dapur sebuah SPPG di Pandeglang, terlihat sisa sayur yang belum dibersihkan, ember-ember berisi air cucian, dan wajan yang menumpuk.

Seorang pengelola, yang enggan disebutkan namanya, mengaku kewalahan. “Kami ingin masak dengan baik, tapi keterbatasan alat dan ruang membuat semua serba terpaksa,” ujarnya lirih.

Meski begitu, BGN memberi kesempatan bagi pengelola untuk memperbaiki. Satu kali peringatan diberikan sebelum rekomendasi penutupan permanen diajukan. Doni menegaskan, ini bukan sekadar hukuman. “Ini kesempatan memperbaiki pelayanan gizi bagi anak-anak dan masyarakat,” ujarnya.

Seorang guru PAUD di Lebak mengisahkan, anak-anak sangat menanti makanan dari SPPG. “Mereka kadang bertanya kapan makanan mereka datang. Bayangkan, jika menu tidak layak, mereka yang rugi,” katanya.

Selain itu, kondisi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan pengelola SPPG tentang pentingnya investasi fasilitas, pelatihan staf, dan pemantauan berkala. Kebersihan dapur bukan hanya soal estetika, tapi soal kesehatan dan masa depan anak-anak.

Di balik laporan resmi dan angka yang disampaikan di meja rapat, tersimpan cerita manusia: pengelola yang terbatas fasilitasnya, guru yang cemas anak-anak kekurangan gizi, dan anak-anak yang menunggu dengan harap-harap cemas.

Dua puluh SPPG yang disuspend adalah pengingat nyata bahwa pelayanan gizi bukan sekadar urusan administrasi, tapi tanggung jawab moral dan sosial yang nyata. (Red)