Dedi Mulyadi Klarifikasi: KB Pria Dianjurkan, Bukan Syarat Mutlak Bansos

Beritabanten.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah provinsi.

“Tidak ada kebijakan vasektomi, itu tidak benar,” ujarnya singkat, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta pada hari Kamis (8/5/2025).

Dedi menjelaskan bahwa program keluarga berencana (KB) hanyalah himbauan, terutama bagi calon penerima bantuan yang memiliki banyak anak. Ia mengakui bahwa pihaknya mendorong pria untuk turut serta dalam program KB, meskipun tidak terbatas pada vasektomi saja, karena masih ada metode lain seperti alat kontrasepsi.

Sebelumnya, pada Senin (28/4) di Bandung, Dedi sempat mengutarakan rencana menjadikan keikutsertaan dalam program KB sebagai salah satu kriteria penerima berbagai jenis bantuan pemerintah, termasuk beasiswa. Tujuannya adalah untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terpusat pada keluarga tertentu.

Ia mencontohkan bahwa seharusnya tidak satu keluarga saja yang mendapat semua bentuk bantuan, mulai dari biaya persalinan, pendidikan, hingga bantuan perumahan.

“Kalau satu keluarga saja yang terus dibantu, negara jadi menanggung beban pada satu titik,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan pentingnya integrasi data kependudukan dengan data penerima bantuan. Ia menyatakan bahwa ke depan, verifikasi kepesertaan KB—terutama KB pria—akan menjadi bagian dari proses pemberian bantuan.

“Nanti sebelum bantuan diberikan, dicek dulu, sudah ikut KB atau belum. Kalau belum, harus ikut dulu, dan diutamakan KB pria. Ini hal yang serius,” ujarnya. (Azk)