Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Batal jadi Tersangka Korupsi Usai Menang Praperadilan  

Beritabanten.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor alias Paman Birin batal jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Musababnya, praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hadi menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. 

Dalam pertimbangannya, Hakim Afrizal menyatakan, KPK belum pernah memeriksa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sebagai calon tersangka sebelum menetapkan status tersangka. 

“Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur yang bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” ungkap Hakim Afrizal saat membacakan putusannya di PN Jaksel, Selasa (12/11/2024). 

Hakim Afrizal juga menegaskan, eksepsi KPK yang menyebut Sahbirin melarikan diri harus dibuktikan, dan eksepsi tersebut ditolak. 

“Mengabulkan sebagian permohonan Sahbirin, Hakim Afrizal menyatakan status tersangka yang ditetapkan KPK untuk Sahbirin tidak sah,” tambahnya. 

Disisi lain, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK telah mengantongi dua alat bukti saat menetapkan Sahbirin sebagai tersangka seusai operasi tangkap tangan pada Oktober 2024 lalu. 

“Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua alat bukti” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

Menurut KPK, penetapan tersangka itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 

Pasal itu mengatur tentang pengumpulan alat bukti yang dilakukan “penyelidik”. 

Jika ditemukan minimal dua bukti, maka penyelidik melaporkan kepada KPK untuk kemudian diteruskan ke tahap penyidikan. 

Adapun KPK dengan dasar undang-undang yang berlaku secara lex specialis atau khusus bisa menetapkan tersangka ketika meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. 

Atas perbedaan dua aturan ini, KPK menyebut seharusnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili praperadilan Sahbirin memperhatikan kedudukan undang-undang lex specialis. 

“Perlu kita pahami juga pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah lex specialis atau khusus ya, sehingga sepatutnya hakim mempertimbangkan kewenangan lex specialis yang dimiliki oleh KPK tersebut,” ujar Tessa. (Red)