PRABOWO GANTI KEPALA BNPB: KOMITMEN ANTIKORUPSI DIUJI, SIAPA PUN TAK BOLEH KEBAL HUKUM!

INDOPOLITIKA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis, 15 Oktober 2026. Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang sedang ditangani KPK. Pergantian ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kepemimpinan sekaligus memperkuat integritas lembaga yang mengelola anggaran penanggulangan bencana.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setyawan, adik kandung Suharyanto yang disebut bekerja sebagai tenaga ahli. Fakta hubungan keluarga dan posisi tersebut patut menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola, terutama terkait mekanisme pengangkatan tenaga ahli, pengawasan internal, dan potensi konflik kepentingan. Namun, hubungan keluarga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Suharyanto terlibat dalam dugaan korupsi. Keterlibatan setiap orang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Pergantian Kepala BNPB di tengah perkara tersebut tentu memunculkan pertanyaan publik mengenai pertimbangan Presiden. Apakah ini bagian dari evaluasi kepemimpinan, upaya memperkuat pengawasan, atau langkah untuk memulihkan kepercayaan terhadap lembaga? Apa pun pertimbangannya, pergantian pejabat harus diikuti pembenahan sistem dan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum.

Komitmen antikorupsi tidak cukup diukur dari siapa yang dicopot atau siapa yang dilantik, tetapi dari keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. KPK juga harus menelusuri aliran dana, proses pengadaan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti.

Anggaran penanggulangan bencana menyangkut keselamatan masyarakat yang sedang menghadapi keadaan darurat. Karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Pelantikan Kristomei Sianturi menjadi awal kepemimpinan baru di BNPB, sedangkan pembuktian perkara dan penindakan terhadap siapa pun yang terbukti bersalah merupakan ujian nyata bagi integritas lembaga dan komitmen pemberantasan korupsi. (Red)