Membuka akses seluas-luasnya bagi anak-remaja usia sekolah agar dapat mengenyam pendidikan akan menyelamatkan masa depan puluhan juta generasi muda.

Program prioritas yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih idealnya diawali dengan evaluasi terhadap pemanfaatan ratusan triliun anggaran pendidikan yang setiap tahun dialokasikan negara.

Fakta dan juga data resmi negara yang menyebut bahwa masih ada belasan juta anak putus sekolah, dan hampir 10 juta Gen-Z menganggur karena putus sekolah serta tidak berkeahlian, menjadi indikator yang menjelaskan rendahnya efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan yang sangat besar itu.

Seperti diketahui, kewajiban negara mengalokasi anggaran pendidikan 20 persen dari total nilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mulai direalisasikan sejak APBN tahun 2019, dengan nilai Rp 487,9 triliun.

Tahun 2020, anggaran pendidikan naik menjadi Rp 508,1 triliun dan alokasi tahun 2021 mencapai Rp 549,5 triliun. Sedikit menurun pada 2022 dengan alokasi APBN sebesar Rp 542,831 triliun.

Besaran alokasi anggaran pendidikan menyentuh level baru dalam APBN 2023, Rp 612,2 triliun. Tahun 2024 ini, ada kenaikan cukup besar, mencapai Rp 660,8 triliun.

Terhitung sejak 2019 hingga tahun ini, total alokasi anggaran pendidikan sangatlah besar, dan patut dipahami sebagai kerja dan upaya negara membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan punya kompetensi, inovatif, berintegritas, dan kompetitif sesuai kebutuhan zaman.

Rancangan anggaran pendidikan berpijak pada kehendak bersama untuk memberi perhatian dan dorongan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Juga pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru, peningkatan sarana-prasarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas PAUD.

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com