Alumni PMII: Demokrasi Berbalas Gagasan Bukan Anarkisme

Beritabanten.com – Alumni organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang terhimpun dalam Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP), angkat bicara terkait demonstrasi Agustus 2025.

Ketua Umum ADP Abdurrahman Mas’ud menilai bahwa dinamika politik dan gelombang aksi massa yang muncul bulan lalu bukan sekadar ekspresi spontan masyarakat, melainkan akumulasi kegelisahan publik terhadap kebijakan negara yang dinilai menyimpang dari amanat konstitusi dan cita-cita reformasi.

“Pergulatan demokrasi tidak boleh dibalas dengan tindakan represif, dan suara rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman,” tegas Prof. Mas’ud dalam pernyataan yang diterima media, Kamis 18 September 2025.

Guru Besar UIN Walisongo tersebut mengaku prihatin atas korban jiwa yang tejadi gegara aksi demonstrasi seraya menuntut negara menanggung biaya pengobatan dan jaminan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Mendesak Presiden menginstruksikan pembebasan mahasiswa, pelajar, dan warga sipil yang ditahan karena menyampaikan aspirasi politik secara damai,” pinta dia.

Dia tidak lupa menyebutkan bahwa proses hukum yang berjalan harus adil dengan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel bagi aparat maupun pihak lain yang menyalahgunakan kekuasaan atau menunggangi aspirasi publik.

“Kami menolak intimidasi dan kriminalisasi terhadap sivitas akademika dalam menyampaikan pikiran kritis,” dia tambahkan.

Karena itu, pihaknya mendesak evaluasi kebijakan yang melemahkan perlindungan hak dasar, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menggerus kedaulatan bangsa.

“Mengingatkan pejabat negara untuk menjauhkan diri dari praktik hedonisme, penyalahgunaan fasilitas, dan pamer kekayaan yang melukai keadilan sosial,” tegas dia.

Sementara untuk partai politik, dia menghimbau partai politik menjaga komitmen demokrasi yang beradab, serta memperkuat literasi politik publik.

“Masyarakat sipil dan akademisi tetap kritis, konstruktif, serta berpegang pada prinsip non-kekerasan dan dialog,” pinta dia.

Yang tidak kalah penting, kata dia adalah peran aparat dan media massa di tengah turbulensi politik tanah air pasca aksi demontrasi. Dia minta tetap profesional sebagai wujud tanggung jawab menjaga keutuhan negara bangs.

“Aparat keamanan harus menegakkan prinsip proporsionalitas, profesionalitas, dan penghormatan HAM. Meminta media menjaga independensi, menolak disinformasi, dan menghadirkan ruang publik yang sehat untuk debat gagasan,” beber dia.

ADP menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal demokrasi dan berdiri bersama rakyat.

“Sejarah mengajarkan bahwa suara rakyat adalah sumber legitimasi tertinggi kekuasaan. Membungkam suara itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap dasar negara dan cita-cita reformasi,” demikian ditegaskan Dr. Luthfi Hamidi.

Pernyataan sikap ini menambah daftar respons dari kalangan akademisi terhadap situasi politik nasional terkini. Sebagai wadah dosen alumni PMII, ADP menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral-intelektual untuk memastikan negara hadir sebagai pelindung, bukan penindas. (Red)