Affan Kurniawan, Brutalitas dan Spiral Kekerasan

Penulis: Abdul Hakim, Pengajar Perbandingan Politik STISNU KOTA TANGERANG

Beritabanten.com – Affan Kurniawan bukanlah tokoh revolusi, bukan pula pahlawan dengan bendera berkibar di tangannya.

Ia hanyalah seorang anak muda biasa, dengan mimpi yang bahkan terlalu sederhana untuk dituduh subversif: makan cukup, bekerja layak, hidup bermartabat.

Namun di negeri ini, mimpi sederhana sering kali lebih berbahaya ketimbang ambisi besar.

Karena itu, Affan berakhir bukan sebagai pekerja yang rajin, melainkan sebagai headline yang getir: tubuhnya terkapar di jalan, dilindas kendaraan taktis Brimob, seakan negeri ini ingin memastikan bahwa harapan rakyat kecil bukan hanya dihentikan, tapi juga digilas habis.

Brutalitas itu direkam kamera, disebarkan media, lalu dijawab negara dengan kalimat usang: “sedang diselidiki.” Ironinya, semakin negara menyelidiki, semakin publik merasa ditinggalkan.

Maka tragedi Affan pun bukan sekadar kecelakaan, melainkan cermin—wajah negara yang semakin kehilangan legitimasi dan hanya tahu satu bahasa: represi.

Di negeri ini, polisi tampaknya tidak puas hanya dengan peran sebagai penegak hukum; mereka lebih suka tampil bak pasukan tempur.

Tameng, motor trail, gas air mata, hingga kendaraan lapis baja dipamerkan bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk menakut-nakuti mereka.

Tetapi ketika publik mempertanyakan, jawaban yang muncul selalu sama: tuduhan klise tentang “Anarko”—sebuah hantu sosial yang lebih mirip karangan fiksi daripada kategori ilmiah.

Spiral Kekerasan

Para teoritisi gerakan sosial menyebutnya spiral kekerasan. Polisi menakut-nakuti rakyat, rakyat bereaksi, polisi semakin takut, lalu menambah kekerasan.

Sungguh lingkaran setan yang efisien: semua orang menjadi korban, kecuali mereka yang di menara kekuasaan sambil tertawa kecil menikmati tontonan.

Perbandingan dengan Inggris terasa menohok. Di sana, polisi sering kali hadir tanpa senjata api, dengan wajah yang lebih mirip penjaga festival ketimbang pasukan perang.

Hasilnya? Protes bisa menjadi karnaval politik. Di Indonesia, wajah aparat justru menjelma parade ketakutan. Jika tujuan mereka adalah mengubah jalan raya menjadi medan perang mini, harus diakui: mereka berhasil.

Represi adalah Seni Universal

Dunia sudah lama memberi contoh betapa represi adalah seni universal.

Lihat Ferguson, Amerika Serikat, 2014. Seorang remaja kulit hitam, Michael Brown, tewas ditembak polisi.Warga marah, turun ke jalan, lalu disambut dengan pemandangan ala Irak: kendaraan lapis baja, senapan laras panjang, dan polisi berhelm baja.

Negara adidaya yang mengaku pelindung demokrasi ternyata juga hobi memperlakukan warganya seperti musuh di garis depan.

Prancis, tanah revolusi dan republik. Tahun 2018, Yellow Vest muncul, awalnya hanya soal harga bensin.

Polisi menanggapinya dengan gas air mata dan peluru karet, seolah yang mereka hadapi bukan demonstran, melainkan invasi alien. Macron pun kelabakan, bukan karena rakyatnya marah, melainkan karena wajah demokrasinya pecah berantakan di depan kamera dunia.

Jika itu belum cukup, mari berziarah ke Beijing, 1989. Ribuan mahasiswa menyerukan reformasi, dan negara menjawab dengan tank.

Tiananmen membuktikan satu hal: jika dialog gagal, peluru dianggap solusi. Hasilnya? Sunyi—tapi sunyi yang penuh luka, trauma yang sampai kini menjadi rahasia umum yang tidak boleh disebut.

Pasukan Anti Huru Hara

Di Indonesia, represi punya aroma nostalgia. Generasi 1990-an masih mengingat Pasukan Anti Huru Hara, lengkap dengan motor trail dan gas air mata.

Ironisnya, rezim Suharto tumbang justru oleh huru-hara yang mereka coba kendalikan.

Kini, warisan itu diteruskan polisi dengan gaya lebih modern: kendaraan taktis yang bukan hanya menebar teror visual, tapi juga secara harfiah bisa menggilas tubuh warga. Mengapa pola ini berulang? Jawabannya sederhana: karena murah.

Mengatasi krisis ekonomi butuh kerja keras, membangun sistem sosial butuh keberanian, tetapi mengerahkan pasukan? Hanya perlu satu komando.

Maka setiap kali harga sembako naik dan pekerjaan langka, aparat diturunkan. Elit politik tetap aman di kursi empuk, rakyat tetap resah, dan lingkaran setan terus berputar.

Tilly dan Tarrow sudah lama memperingatkan: protes lahir ketika kanal formal buntu.

Tapi jika protes dijawab dengan peluru atau rantis, maka negara sebenarnya sedang mempercepat kelahirannya sendiri—bukan sebagai penjaga stabilitas, melainkan sebagai penggali liang legitimasi.

Kekuasaan Sejati dan Moralitas

Hannah Arendt pernah mengingatkan: kekuasaan sejati hanya mungkin jika ada moral yang diakui bersama. Tapi coba bayangkan Gandhi berhadapan bukan dengan kolonial Inggris, melainkan dengan brutalitas era Orde Baru.

Mungkin Gandhi tidak sempat menulis surat cinta terakhirnya kepada dunia. Ahimsa bukan gagal, tapi aparat kita memang tidak bermain di papan moral yang sama.

Begitu pula hari ini. Seberapapun demonstran berusaha damai, aparat sudah didesain bukan untuk mendengar, tapi untuk menghancurkan. Moralitas? Itu kata yang bagus untuk pidato seminar, bukan untuk manual latihan lapangan.

Tragedi Affan hanyalah satu bab kecil dalam buku besar berjudul ‘Krisis Legitimasi Negara’. Di Amerika, korban rasialisme jadi simbol ketidakadilan struktural.

Di Prancis, rakyat pekerja jadi korban neoliberalisme. Di Tiongkok, mahasiswa jadi korban mesin otoritarian.

Di Indonesia, seorang pemuda bernama Affan jadi korban oligarki yang sembunyi di balik tameng aparat.

Brutalitas, dengan demikian, bukan penyimpangan, melainkan fungsi. Ia adalah ‘mode default’ dari sebuah negara yang sudah terlalu letih mencari legitimasi di jalur demokrasi.

Kematian Affan adalah tragedi, tetapi juga peringatan. Negeri ini tengah berjalan di jalan yang sama dengan Ferguson, Paris, dan Tiananmen. Bedanya hanya soal seberapa cepat spiral itu akan menelan semua.

Negara Memilih Jalan Brutalisme

Represi bisa menunda perubahan, tapi tidak bisa menghentikannya. Dan ketika negara memilih jalan brutalitas, sebenarnya ia sedang menulis epitafnya sendiri.

Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita akan berakhir seperti Ferguson yang berkepanjangan, Paris yang meledak periodik, atau Tiananmen yang membekas traumatis?

Apapun jawabannya, satu hal pasti: Affan Kurniawan hanyalah permulaan. (Red)