Beritabanten.com – Saat itu awal tahun 2017, tak lama setelah tahun baru. Saya lupa kapan persisnya mereka tiba. Tapi saya masih ingat anak-anak, Yarra dan Amar, tiba di LA bersama istri saya pada hari Kamis. Ketika akhir pekan, mereka masih jetlag dan bingung dengan dunia barunya.
Karena itu saya habiskan tiga hari pertama untuk menghibur mereka: mengajaknya jalan-jalan keliling Los Angeles–kota yang sekarang sedang terbakar, mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan. Tujuannya tentu agar mereka betah dan kerasan hidup di tempat barunya.
Pada hari Senin minggu berikutnya, saya membawa mereka ke seolah dasar tak jauh dari apartemen mahasiswa UCLA di daerah Spulveda Blvd. Nama sekolahnya: Clover Ave Elemntary. Itu sekolah negeri milik pemerintah kota. Sekolah negeri yang lumayan bagus karena berada di lingkungan kelas menengah di LA bagian Barat. Siswanya berasal dari puluhan negera karena rata-rata anak mahasiswa UCLA dari berbagai negara bersekolah di SD itu.
Saya membawa semua persyaratan yang diminta: dokumen pada umumnya, ditambah bukti imunisasi lengkap. Urusannya cepat. Saat itu juga mereka bisa langsung sekolah. Tak ada uang seragam, uang bangunan, uang kegiatan dan ketebelece umumnya mau mulai sekolah di NKRI.
Ketika anak-anak dibawa oleh gurunya masuk ke kelas mereka masing-masing, kami orang tua diberikan sedikit penjelasan. Ada beberapa hal yang diberitahukan kepada kami, salah satunya tentang makan gratis.
Makan Gratis di Sekolah
Makan gratis di sekolah Yarra dan Amar di LA disediakan tidak untuk semua siswa. Hanya siswa yang dianggap berhak yang mendapatkannya.
Bagaimana cara menyeleksinya? Dilihat dari penghasilan orang tuanya. Karena saya sedang kuliah dengan dua anak, saya berhak mendapatkan fasilitas itu. Saya dianggap sebagai ‘orang miskin’ karena tak punya pekerjaan. Saya hanya menunjukan surat penerima beasiswa.
Menu makan untuk satu bulan ke depan juga bisa dilihat dari awal. Kenapa penting? Sering menu-menu di sekolah mereka memberikan menu yang ada kandungan daging babinya. Pas hari itu, saya biasanya memberikan bekal makan siang dari rumah.
Anak sekolah yang tidak dianggap berhak mendapat program makan siang gratis bisa membeli makanan dari kantin dengan harga yang juga sangat murah, atau membawa bekal sendiri. Biasanya mereka semua akan menyantap makan siang bersama-sama di ruangan makan tak jauh dari kantin dan dapur.
Layaknya masakan yang dimasak bersama dalam porsi besar, anak-anak saya selama di LA selalu membenci makan siang gratis. Amar selalu mengeluh masakannya tidak enak, keras, tidak ada rasa dan lain-lain. Satu-dua menu mereka sukai. Dan karena itu mereka akhirnya tetap juga membawa bekal dari rumah, setidaknya makanan ringan dan buah. Mereka sering hanya menyantap makanan ringan itu dan baru makan besar ketika sampai di rumah jam tiga sore.
Menurut informasi yang saya dapatkan, Amerika bukanlah negara untuk contoh praktik MBG. Jepang konon jauh lebih bagus untuk ditiru. Sayangnya saya belum pernah tinggal di Jepang, karena itu tidak bisa bercerita. Saya cerita apa yang saya alami.
Makan Bergizi Gratis di Indonesia
Saya tidak tahu bagaimana praktik makan siang gratis di Indonesia. Tapi sepertinya semua siswa di sekolah terpilih diberikan makan gratis.
Kriteria eligibilitynya ditentukan bukan berdasarkan individu, tapi berdasarkan sekolah. Jika sebuah sekolah mendapatkan program makan gratis, maka semua anak di sekolah itu, kaya atau miskin, terlepas dari perbedaan pendapatan keluarga, akan mendapat makan siang.
Saya tidak tahu kenapa program makan siang bergizi gratis itu tidak diterapkan berdasarkan kriteria pendapatan ekonomi, misalnya.
Anda mungkin bisa menebak alasannya: ketiadaan data. Kita tidak punya data valid pendapatan setiap keluarga yang bisa jadi patokan berbagai program insentif dari pemerintah.
Karena datanya tidak valid–atau tidak ada, maka setiap program dieksekusi berdasarkan insting dan penilaian yang tidak tepat. Hal serupa terjadi untuk banyak program seperti BLT, subsisdi BBM dan lain-lain. Akhirnya uang pemerintah tidak tepat sasaran. Buang-buang uang untuk anggaran yang dianggap populis.
Jika demikian soalnya, kenapa tidak dibuat program serius untuk membenahi data kependudukan. Data valid adalah dasar bagi semua perbaikan ke depan. Tanpa data yang akurat, program apapun akan cenderung mengalami kebocoran dan ketidaktepatan menjangkau sasaran.
Penulis: Zezen Zaenal Mutaqin, Dosen Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok Jawa Barat. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan