Pemkab Tangerang Genjot Wirausaha Baru untuk Tekan Pengangguran

Beritabanten.com — Pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat strategi penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan wirausaha baru (WUB) di tengah keterbatasan daya tampung industri. Upaya ini ditandai dengan penyerahan bantuan peralatan usaha dan pembekalan kewirausahaan di Balai Latihan Kerja (BLK) Jayanti, Selasa (5/5).

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyatakan, program tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia. Dari 142 peserta pelatihan di BLK Jayanti, sebagian diarahkan mengikuti program pemagangan di perusahaan selama satu bulan dengan dukungan transportasi dan uang saku.

“Pemagangan ini menjadi tahap awal. Peserta yang menunjukkan kinerja baik berpeluang direkrut,” kata Maesyal.

Namun, ia mengakui tidak seluruh lulusan pelatihan dapat terserap ke sektor formal. Karena itu, pemerintah daerah mendorong skema alternatif melalui penciptaan usaha mandiri berbasis keterampilan.

Pelatihan yang diberikan mencakup sektor-sektor yang memiliki peluang pasar, seperti servis pendingin udara, otomotif, pengelasan, tata boga, hingga jasa kopi. Setelah pelatihan, peserta WUB difasilitasi dengan bantuan peralatan usaha untuk mempercepat proses produksi dan pendapatan.

Pada 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menargetkan 1.700 peserta pelatihan, dengan 608 orang difokuskan sebagai wirausaha baru. Program ini diposisikan sebagai instrumen untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas basis ekonomi lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rudi Lesmana, menyebut program WUB dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni pelatihan teknis dan kewirausahaan, pembekalan usaha, serta distribusi bantuan peralatan.

“Hingga tahun ini, 608 WUB telah terbentuk dalam 38 angkatan dengan berbagai bidang usaha produktif,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 144 peserta mengikuti pembekalan kewirausahaan. Pemerintah juga menyerahkan bantuan peralatan kepada 12 kelompok WUB dari enam kecamatan sebagai bagian dari percepatan implementasi program.

Langkah ini menegaskan pergeseran pendekatan pemerintah daerah, dari sekadar pelatihan menuju penciptaan peluang kerja mandiri yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar tenaga kerja. (Red)