Beritabanten.com — Proyek Ibu Kota Negara (IKN) 2025 masih butuh dana tambahan dalam proses pembangunan beberap bagian penting infra struktur. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo pun akhirnya ajukang tambahan sebesar sebesar Rp 14,87 triliun.
Duit tersebut merupakan bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yang mencapai Rp 60,6 triliun.
“Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun,” ujar Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Dia merinci, anggaran tambahan untuk IKN akan digunakan untuk beberapa sektor, dengan alokasi terbesar untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, serta duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Selain itu, untuk sektor Ditjen Cipta Karya, diajukan anggaran sebesar Rp 4,969 triliun yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, serta pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan, termasuk kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Penambahan anggaran ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur di IKN dan mempercepat realisasi proyek ibu kota baru yang sedang berlangsung.
Cari Ivestor Luar Negeri
Kalaupun permintaan itu tidak disetujui DPR, Dody mengatakan masih ada alternatif lain. “Bisa kami memanggil investor dari luar. Macam-macam, lah,” kata dia.
Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, investasi yang tercatat masuk IKN tercatat senilai Rp 58 triliun. Investasi yang masuk dari 8 tahap groundbreaking itu masih jauh dari target Otorita IKN untuk investasi tahun 2024, yakni Rp 100 triliun. (Sra)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan