Wabup Tangerang Soroti Validitas Data Pencagahan dan Penurunan Stunting

Beritabanten.com – Angka stunting di Kabupaten Tangerang tertekan jadi 7,3 persen pada tahun 2025 yang sebelumnya di angka 7,7 persen pada tahun 2024.

Sumber media menyebut penyebab turunnya angka stunting tersebut adalah peran dari progfam Gerebek Posyandu yang telah dilakukan dua tahun berturut-turut, yakni Juni 2024 dan Mei 2025.

Hal ini buah dari sinergi lintas sektor serta peran aktif masyarakat sangat berpengaruh dalam percepatan penanganan stunting, TPPS, para Kepala OPD, TP PKK, dan seluruh pihak yang telah bekerja.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah yang memimpin Rapat Penilaian Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S), Gebrak Tegas dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dilaksanakan di Aula Sinergi Bappeda, Kamis (11/9/25), tekankan pentingnya validitas data hasil capain program.

Adek dari mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar ini menekan validitas data stunting akan membantu langkah-langkah lanjutan yang lebih sesuai dan efektif dalam mengatasi dan menanggulangi Stunting di Kabupaten Tangerang

“Sekali lagi saya tegaskan di sini, validitas capaian hasil program itu sangat penting. Karena dengan data yang valid, kita bersama bisa merumuskan dan menentukan langkah selanjutnya yang lebih sesuai dan efektif,” tandas Wabup Intan, dikutip redaksi dari laman resmi Pemkab Tangerang, Sabtu 13 September 2025.

Penguatan Peran OPD

Dia juga menyinggung peran aktif OPD yang harus terus dikuatkan dan ditingkatkan. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) merupakan program yang melibatkan banyak pihak lintas sektor.

“Sinergitas dan kolaborasi semua pihak lintas sektor harus terus dikuatkan dan ditingkatkan supaya kasus baru Stunting bisa ditekan sekecil mungkin dan penanganannya pun maksimal,” imbuhnya.

Lanjut dia, penilaian mandiri oleh kecamatan terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan Stunting, ibu hamil, balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), edukasi kepada generasi muda dan pasangan yang mau menikah juga harus dilakukan agar intervensi yang dilakukan nantinya berjalan efektif dan benar-benar tepat sasaran.

“Selain oleh dinas terkait, penilaian mandiri oleh kecamatan-kecamatan juga harus dilakukan. Kecamatan harus punya data yang valid juga tentang pelaksanaan program P3S, Posyandu, PMT, penanganan ibu hamil dan balita yang kurang baik gizinya agar intervensi seperti apa yang bisa kita lakukan nanti itu berjalan efektif dan benar-benar tepat sasaran,” serunya

Pihaknya juga meminta kepada OPD seperti Bappeda, DPPKB, Dinkes maupun OPD lainnya bisa lebih meningkatkan gerakan yang nyata dan berkelanjutan, khususnya dalam memberikan edukasi, pendampingan dan pelatihan kepada para kader di kecamatan, desa dan kelurahan.

“Tingkatkan edukasi, pendampingan dan pelatihan kepada para kader PKK agar mereka bisa berinovasi dan berkreasi bagaimana cara membuat makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang benar-benar bergizi, higienis dan sehat,” tandasnya.

Pihaknya berharap dengan rapat penilaian tersebut dapat menghasilkan kesamaan presepsi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan serta pembenahan dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang semakin baik dan hasilnya maksimal. (Red)