Beritabanten.com — Publik dibuat geger setelah terungkap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menaikkan anggaran reses secara signifikan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian terjepit. Kenaikan ini terjadi di saat masyarakat masih berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang terus melambung.
DPR memang “rela” menghapus tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan. Namun, di balik itu, lembaga legislatif justru menaikkan dana reses menjadi Rp702 juta per anggota dewan. Dana ini diberikan sebanyak 4 hingga 5 kali dalam satu tahun anggaran.
Langkah tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Lucius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menilai kebijakan itu sebagai bentuk “prank berjamaah” terhadap rakyat.
“Publik seolah diajak senang karena DPR menghapus tunjangan rumah, padahal di sisi lain anggaran reses justru dilipatgandakan. Ini seperti prank berjamaah terhadap rakyat,” ujar Lucius dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya kenaikan dana reses tersebut. Menurutnya, kenaikan dari sekitar Rp400 juta menjadi Rp702 juta per anggota DPR untuk periode 2024–2029 sudah melalui persetujuan Kementerian Keuangan.
“Dana reses memang naik, karena jumlah kunjungan kerja anggota DPR juga meningkat. Kenaikan ini sudah disetujui oleh Kemenkeu,” jelas Dasco.
Meski demikian, publik menilai alasan tersebut tidak cukup kuat, mengingat beban ekonomi masyarakat yang semakin berat. Banyak kalangan menilai DPR seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan menambah fasilitas bagi diri sendiri. (Nbl)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan