MBG Bukan Maling Berkedok Gizi

Beritabanten.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik.

Tuduhan terbaru datang dari Tyo, Ketua BEM UGM, yang menyebut program itu sebagai “Maling Berkedok Gizi” (MBG). Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua BGN, Naniek S. Deyang, membantah adanya penyalahgunaan anggaran.

Dalam penjelasannya, Naniek menyebut setiap anak yang menerima MBG dialokasikan anggaran Rp13–15 ribu per hari.

Dari angka itu, sekitar 8–10 ribu digunakan untuk bahan baku, 3 ribu untuk operasional dapur, dan sisanya diberikan sebagai insentif Mitra/Yayasan yang mengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Insentif ini bisa mencapai Rp6 juta per hari, sebagai kompensasi atas investasi dapur seluas 400 meter persegi lengkap dengan peralatan modern, senilai Rp3–6 miliar per unit.

Naniek menegaskan bahwa pengelolaan dana MBG dilakukan melalui mekanisme tiga lapis pengawasan, yaitu KaSPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi. Harga bahan baku mengacu pada HET dan dashboard BGN, sehingga Mitra/Yayasan tidak bisa menentukan harga sewenang-wenang.

Jika terjadi monopoli atau mark-up, SPPG dapat disuspend dan Mitra/Yayasan diganti. Pengawasan eksternal juga dilakukan oleh BPKP, KPK, dan Inspektorat BGN, termasuk tim investigasi baru yang akan mempublikasikan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Program MBG, menurut Naniek, memiliki dampak sosial-ekonomi signifikan. Selain menyediakan makanan bergizi bagi 83 juta anak, MBG menyerap 1,2 juta tenaga kerja langsung, melibatkan hampir 800 ribu UMKM/Koperasi, serta berdampak pada petani, peternak, dan pabrik peralatan dapur.

Investasi swasta untuk pembangunan 33–35 ribu SPPG diperkirakan mencapai Rp90–100 triliun, menyerap tenaga kerja konstruksi, logistik, dan manufaktur.

Dibandingkan dengan program Bansos senilai 500–570 triliun rupiah yang dikelola melalui 27 kementerian, MBG dianggap lebih langsung memutar ekonomi dan memastikan keberlanjutan gizi anak-anak.

Naniek menyimpulkan, kontroversi bukan soal penyalahgunaan anggaran, tetapi persepsi publik terhadap angka insentif yang besar.

MBG tetap menjadi program andalan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meski sejumlah pihak terus menyoroti skala anggaran dan besaran insentif bagi Mitra/Yayasan. (Red)