BNPB Catat 639 Hektare Karhutla, Asap Masih Ganggu Aktivitas: Publik Butuh Penjelasan

Beritabanten.com – Dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada 12 Oktober 2026, Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan bahwa luas kebakaran yang masih ditangani di enam provinsi mencapai 639,23 hektare. Namun, dalam laporan yang sama, ia menyebut adanya kebakaran baru seluas 513,89 hektare di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Secara matematis, angka 513,89 hektare itu merupakan sekitar 80 persen dari total 639,23 hektare. Jadi, kebakaran baru tersebut kemungkinan sudah masuk dalam angka total, bukan tambahan di luar total. Tetapi publik patut meminta penjelasan yang tegas: bagaimana angka total itu dihitung, dan apakah seluruh kebakaran baru sudah tercakup? (Transkrip resmi Presiden RI).

Pertanyaan berikutnya lebih mendasar: jika luas kebakaran aktif memang tinggal 639,23 hektare, apakah itu cukup untuk menyatakan keadaan sudah membaik? Dalam laporan yang sama, BNPB justru menyebut asap tebal dan jarak pandang rendah di Kalimantan Tengah menghambat operasi helikopter pemadaman, modifikasi cuaca, bahkan penerbangan komersial. Artinya, angka luas kebakaran dan kondisi asap perlu dibaca bersama. Luas api yang masih ditangani adalah satu indikator; dampak asap terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat adalah indikator lain. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi juga tidak boleh dipisahkan ketika pemerintah menjelaskan keberhasilan penanganan.

Kondisi di negara tetangga menambah alasan untuk meminta data yang lebih lengkap. Reuters melaporkan bahwa Malaysia menutup sekolah di sejumlah wilayah pada 9 Oktober 2026 akibat kualitas udara yang tidak sehat yang dikaitkan dengan kabut asap dari kebakaran di Indonesia. Pada 13 Oktober, persoalan asap lintas batas juga masuk agenda pembahasan ASEAN menjelang pertemuan tingkat tinggi November. Reuters turut melaporkan lebih dari 277.000 kasus penyakit terkait kebakaran di Indonesia hingga 12 Oktober, berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Fakta-fakta ini tidak otomatis membuktikan laporan BNPB keliru, tetapi jelas menunjukkan bahwa dampak karhutla masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat dan kawasan. (Reuters; Reuters tentang ASEAN).

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya berapa hektare yang masih terbakar, melainkan juga perkembangan luas kumulatif lahan terbakar, emisi kebakaran, konsentrasi PM2.5, arah angin, dan dampak kesehatan pada tanggal yang sama. Secara ilmiah, asap dapat terbawa jauh dari sumber api dan bertahan di atmosfer; kebakaran gambut pun dapat terus membara. Jadi, asap yang masih pekat tidak otomatis membuktikan angka luas kebakaran salah. Namun, angka 639,23 hektare juga tidak cukup untuk membuktikan krisis telah terkendali. Yang dibutuhkan publik adalah data yang transparan dan bisa diverifikasi. Jika kebakaran memang menurun, tunjukkan apakah kualitas udara dan dampak kesehatannya juga ikut membaik. Sebab keberhasilan penanganan karhutla seharusnya terasa di lapangan, bukan hanya terlihat dalam angka laporan.

#Karhutla #BNPB #KabutAsap #KualitasUdara #ASEAN #TransparansiPublik