Berkaca Pada Pengkaderan Ala Prabowo

Beritabanten.com – Ada satu hal menarik dari perjalanan politik Prabowo Subianto yang layak dibaca lebih jauh: bukan hanya bagaimana ia membangun kekuasaan, tetapi bagaimana orang-orang yang pernah bekerja dekat dengannya kemudian tumbuh mengikuti perjalanan politik tersebut.

Pola itu terlihat dari sejumlah nama yang kini menempati posisi strategis di partai maupun pemerintahan. Mereka bukan sekadar datang ketika Prabowo sudah berada di Istana. Sebagian telah berada di lingkarannya sejak Prabowo masih membangun Partai Gerindra, mengikuti kontestasi pemilu, hingga akhirnya memenangkan Pilpres 2024.

Sugiono menjadi salah satu contoh paling jelas. Ia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo dan terlibat dalam fase awal pendirian Gerindra. Setelah itu, kariernya berkembang di internal partai dan parlemen. Ia menjadi anggota DPR RI, kemudian dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri pada 2024.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo kembali menggeser Sugiono ke posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada saat yang sama, Arrmanatha Christiawan Nasir dipercaya menggantikannya sebagai Menteri Luar Negeri. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dan kepercayaan yang dibangun dalam satu posisi dapat berlanjut ke tanggung jawab yang berbeda di pemerintahan.

Angga Raka Prabowo memperlihatkan lintasan yang hampir serupa. Ia bergabung dengan Gerindra pada 2008, kemudian masuk ke tim media Prabowo. Pada 2014-2017, ia dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo. Setelah itu, ia berkembang di struktur partai sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi Gerindra.

Dalam Pilpres 2024, Angga dipercaya menjadi salah satu pengelola komunikasi kampanye Prabowo-Gibran. Setelah itu ia masuk pemerintahan sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Pada September 2025, Prabowo melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Sudaryono juga memperlihatkan perjalanan yang menarik. Ia dikenal pernah berada di lingkungan dekat Prabowo sebelum berkembang di Partai Gerindra. Karier politiknya kemudian bergerak melalui struktur partai hingga masuk pemerintahan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Pada 22 Juli 2026, Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pengangkatan itu secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026. (

Nama Teddy Indra Wijaya memberikan contoh lain, meskipun jalurnya berbeda karena ia berasal dari militer. Teddy pernah menjadi ajudan Prabowo ketika menjabat Menteri Pertahanan. Setelah Prabowo menjadi presiden, Teddy dipercaya menjadi Sekretaris Kabinet. Sebelum mendampingi Prabowo, Teddy juga memiliki pengalaman sebagai perwira TNI dan pernah menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo.

Jika beberapa nama tersebut diletakkan dalam satu rangkaian, terlihat sebuah pola: pengalaman bekerja dekat dengan Prabowo menjadi salah satu bagian dari lintasan karier sejumlah figur yang kemudian memperoleh tanggung jawab politik atau pemerintahan.

Namun, pola tersebut tidak otomatis berarti bahwa kedekatan personal menjadi satu-satunya faktor penentu. Sugiono memiliki pengalaman panjang di Gerindra dan DPR. Angga memiliki perjalanan panjang di bidang komunikasi politik. Sudaryono berkembang melalui struktur partai sebelum masuk pemerintahan. Teddy memiliki latar belakang militer dan pengalaman di sejumlah posisi sebelumnya.

Karena itu, lebih tepat melihat fenomena ini sebagai kombinasi antara kepercayaan personal, pengalaman bekerja bersama, kaderisasi partai, kompetensi, dan kebutuhan pemerintahan pada momentum tertentu.

Di sinilah pola Prabowo menjadi menarik dibandingkan model pengkaderan politik yang lebih konvensional.

Dalam model konvensional, seseorang biasanya membangun karier melalui organisasi, partai politik, parlemen, birokrasi, profesi, atau dunia akademik. Jalurnya dapat panjang dan berlapis. Seseorang mengumpulkan pengalaman di berbagai ruang sebelum kemudian memperoleh posisi yang lebih tinggi.

Prabowo tampaknya memberikan ruang yang cukup besar kepada orang-orang yang telah lama bekerja bersamanya. Ketika perjalanan politiknya berubah, sebagian orang dalam lingkaran tersebut ikut memperoleh kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

Ini bukan sekadar persoalan loyalitas. Dalam politik, bekerja bersama dalam waktu panjang juga berarti membangun pengetahuan mengenai cara berpikir pemimpin, karakter kerja, jaringan, serta kemampuan menghadapi tekanan politik.

Dari perspektif organisasi, hubungan semacam itu bisa menjadi modal kepercayaan. Seorang pemimpin cenderung mengetahui kemampuan orang yang telah bekerja dengannya secara langsung dibandingkan figur yang baru dikenalnya ketika sudah berada di pemerintahan.

Tetapi model seperti ini juga membawa pertanyaan penting.

Bagaimana memastikan bahwa kepercayaan personal berjalan bersama meritokrasi? Bagaimana memastikan bahwa kader yang naik bukan hanya orang yang dekat dengan pemimpin, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengelola institusi publik? Dan bagaimana memastikan bahwa kaderisasi politik tidak berubah menjadi reproduksi lingkaran kekuasaan yang tertutup?

Pertanyaan tersebut penting karena jabatan publik berbeda dengan jabatan internal partai. Ketika seseorang sudah menjadi menteri, kepala badan, atau pejabat negara, tanggung jawabnya bukan lagi hanya kepada pemimpin politik yang memberinya kepercayaan. Ia bekerja untuk negara dan masyarakat.

Karena itu, pengalaman dekat dengan pemimpin dapat menjadi modal, tetapi kinerja di jabatan publik tetap harus menjadi ukuran utama.

Fenomena ini juga bisa dikaitkan dengan istilah “korea-korea” yang pernah dipopulerkan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berangkat dari bawah dan berusaha “melenting” melalui kekuasaan, termasuk melalui jalur partai politik. Bambang sendiri mengaitkannya dengan pentingnya partai dalam proses rekrutmen dan kaderisasi politik.

Jika istilah itu ditempatkan dalam konteks perjalanan sejumlah orang di sekitar Prabowo, terdapat satu hal yang menarik: proses “melenting” tidak selalu berlangsung melalui jalur yang sama. Ada yang bergerak dari staf atau orang dekat ke partai, kemudian parlemen dan pemerintahan. Ada pula yang datang dari militer, kemudian masuk ke lingkaran pemerintahan.

Artinya, politik Indonesia menyediakan lebih dari satu jalan menuju elite kekuasaan.

Pertanyaannya kemudian bukan semata-mata dengan siapa seseorang harus bekerja agar mendapatkan jabatan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem politik kita mampu menyediakan jalur kaderisasi yang terbuka bagi orang-orang dengan kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan yang beragam.

Di titik ini, pengalaman Prabowo menarik untuk diamati dalam jangka panjang.

Sebuah pemerintahan pada akhirnya bukan hanya menghasilkan kebijakan. Ia juga menghasilkan pengalaman politik bagi generasi elite berikutnya. Orang-orang yang memperoleh kesempatan hari ini dapat menjadi pengambil keputusan penting pada masa mendatang.

Sugiono, Angga Raka, Sudaryono, dan Teddy menunjukkan lintasan yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu titik temu: mereka pernah bekerja dalam lingkungan kekuasaan Prabowo dan kemudian memperoleh tanggung jawab yang lebih besar. Fakta tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya satu sistem kaderisasi formal, tetapi cukup untuk menjadi bahan pembacaan mengenai bagaimana kepercayaan, pengalaman, partai, dan jabatan publik saling berkelindan.

Jika pola seperti ini terus berlanjut, sejarah politik Indonesia kelak dapat membaca era Prabowo bukan hanya dari kebijakan pemerintahannya, tetapi juga dari generasi politik yang tumbuh di sekelilingnya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kaderisasi bukan sekadar berapa banyak orang dekat yang berhasil menduduki jabatan. Ukurannya adalah apakah mereka mampu berkembang menjadi pejabat publik yang memiliki kapasitas, bekerja berdasarkan kepentingan negara, dan mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada masyarakat.

Di situlah “pengkaderan ala Prabowo” menjadi menarik untuk dipelajari: bukan hanya tentang siapa yang dekat dengan pemimpin, tetapi bagaimana kedekatan, pengalaman, kompetensi, partai, dan kesempatan politik kemudian membentuk generasi baru elite pemerintahan Indonesia. (Red)