Efisiensi Anggaran Digaungkan Struktur Pemerintahan Justru Dipertanyakan

Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan disiplin fiskal. Pemerintah bahkan menyebut efisiensi sebagai bagian penting dari penataan belanja negara, dengan anggaran yang tidak prioritas diarahkan kembali untuk program yang dianggap lebih produktif. Namun, di tengah semangat tersebut, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lain: bagaimana memastikan efisiensi juga berlaku pada struktur birokrasi?

Pertanyaan itu relevan ketika pemerintah memperkuat sejumlah sektor strategis melalui nomenklatur dan koordinasi baru. Hilirisasi, misalnya, ditempatkan sebagai agenda penting untuk mendorong industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pemerintah sendiri telah menempatkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai salah satu simpul utama kebijakan tersebut. Pada 2026, pemerintah juga melaporkan berbagai proyek hilirisasi yang terus didorong.

Persoalannya bukan apakah hilirisasi penting atau tidak. Hampir tidak ada perdebatan bahwa hilirisasi merupakan salah satu agenda ekonomi strategis pemerintah. Presiden bahkan menegaskan bahwa proyek hilirisasi harus dievaluasi secara objektif, termasuk dari sisi teknologi, biaya, dan manfaat bagi rakyat.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap agenda prioritas harus selalu diterjemahkan ke dalam penambahan struktur, jabatan, atau nomenklatur baru. Di sinilah prinsip efisiensi seharusnya diuji lebih jauh. Efisiensi bukan hanya memangkas perjalanan dinas, mengurangi kegiatan seremonial, atau menghemat belanja barang. Efisiensi juga menyangkut desain organisasi negara: siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan apakah satu kewenangan benar-benar berbeda dengan kewenangan lembaga yang sudah ada.

Sebab birokrasi yang terlalu gemuk dapat menghadirkan persoalan tersendiri. Semakin banyak simpul koordinasi, semakin penting pula memastikan batas kewenangannya jelas. Jika tidak, penambahan struktur justru dapat melahirkan rapat yang lebih banyak, jalur koordinasi yang lebih panjang, dan potensi tumpang tindih kebijakan.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman bahwa penyederhanaan struktur dapat menjadi bagian dari agenda efisiensi. Dalam pengelolaan BUMN, Presiden bahkan mengarahkan penyederhanaan struktur organisasi dan melakukan restrukturisasi dengan alasan meningkatkan efisiensi serta kinerja. (

Karena itu, publik wajar meminta standar yang sama diterapkan pada birokrasi pemerintahan. Jika sebuah struktur baru memang diperlukan, pemerintah dapat menjelaskan persoalan apa yang sebelumnya tidak mampu diselesaikan oleh lembaga yang sudah ada. Di mana titik kemacetannya? Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan? Berapa biaya organisasi yang diperlukan? Dan yang paling penting, indikator apa yang digunakan untuk membuktikan bahwa struktur baru tersebut menghasilkan percepatan?

Pertanyaan tersebut bukan berarti mempertentangkan hilirisasi dengan efisiensi. Justru sebaliknya, keduanya semestinya berjalan beriringan. Pemerintah sendiri menekankan bahwa disiplin fiskal harus berlangsung sampai tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah APBN.

Dengan logika yang sama, setiap tambahan struktur negara seharusnya memiliki ukuran manfaat yang jelas. Jangan sampai efisiensi hanya dimaknai sebagai pengurangan anggaran operasional, sementara organisasi pemerintahan terus bertambah tanpa evaluasi yang terbuka mengenai biaya dan manfaatnya.

Dalam teori administrasi publik, organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, bukan semata-mata untuk menyediakan posisi dan jenjang kewenangan. Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah struktur bukan terletak pada ada atau tidaknya jabatan baru, melainkan pada kemampuan organisasi tersebut menyelesaikan masalah publik secara lebih cepat, murah, terkoordinasi, dan terukur.

Hilirisasi pun demikian. Jika persoalannya adalah koordinasi lintas kementerian, maka pemerintah perlu memperlihatkan bahwa desain koordinasi baru memang mampu mengatasi hambatan yang selama ini terjadi. Jika persoalannya adalah perizinan, investasi, teknologi, pembiayaan, atau kepastian pasar, publik berhak mengetahui bagian mana yang akan diperbaiki dan siapa yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, publik tidak sedang menghitung berapa banyak kursi yang tersedia di kabinet. Yang dihitung masyarakat adalah berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, berapa besar nilai tambah yang dihasilkan, seberapa cepat investasi berjalan, dan apakah kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat.

Presiden boleh memperkuat struktur jika memang diperlukan. Namun, setiap struktur baru semestinya datang bersama alasan, kewenangan, biaya, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Sebab dalam pemerintahan yang mengusung efisiensi, pertanyaan terpenting bukan berapa banyak meja yang ditambah, melainkan berapa banyak masalah rakyat yang benar-benar dapat diselesaikan dari meja tersebut. (Red)