Kapolres Tangsel Ingatkan Tokoh Lintas Agama Potensi Kerawanan Pilkada 2024

Beritabanten.com – Kapolres Kota Tangerang Selatan KABP Victor Inkiriwang meminta tokoh lintas agama di Kota Tangerang Selatan untuk mewaspadai potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Hati-hati ketika menggunakan jempol ya!” katanya ketika menghadiri Silaturahmi Kapolres Tangsel dengan Pengurus Harian FKUB dan Doa Bersama Tokoh Masyarakat Lintas Agama Menyambut Pemilukada Ceria, Rukun dan Damai di Gedung Kelembagaan No 2 Jalan Siliwangi Pamulang Kota Tangsel, Rabu (18/9/2024).

Viktor memaksudkannya, terkait dengan unsur pemberitaan yang berpotensi mengandung berita bohong (hoax) yang jika salah digunakan akan menjadi dasar dalam permasalahan hukum di Pilkada 2024.

“Bapak dan ibu saya minta untuk menggunakan fasilitas digital yang resmi dalam menilai berita itu hoax atau bukan. Baru bisa menggunakan informasi tersebut,” dia jelaskan.

Menurut dia, aktivitas seseorang yang meneruskan pesan tidak mendasar akan menjadi delik pidana yang menyebabkan seseorang berurusan dengan pihak kepolisian.

“Salah satu potensi paling rawan dalam setiap Pilkada adalah berita hoax yang melimpah, saat yang digunakan tanpa mengindahkan pengecekan sebelum diteruskan,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta pada semua pihak jika menemukan tentang sesuatu yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak segan untuk melaporkan pada Polres Kota Tangsel.

“Kami saya bersyukur bapak dan ibu jika mendapati dugaan pelanggaran Pilkada 2024 untuk melaporkan pada Polres. Ini sangat membantu kami dalam menjadikan kondisi aman di masyarakat,” pinta dia.

Dia tetap mengingatkan posisi aparat kepolisian tetap netral dalam semua tahapan yang ada di Pilkada 2024 bersama TNI.

“Sikap kami tetap netral jika ada satu perselisihan dengan tetap mengupayakan damai bagi kedua pihak yang berselisih,” ungkapnya.

“Kami akan menerapkan restorative justice. Yakni penyelesaian masalah hukum dengan melibatkan pihak korban, pelaku, tokoh agama, adat dan atau pemangku kepentingan untuk kerja sama menemukan penyelesaian yang adil,” tutu dia. (Red)