Burhanuddin: Mau Tembus 8 Persen, Indonesia Tak Bisa Lagi Pakai Cara Lama

Burhanuddin: Mau Tembus 8 Persen, Indonesia Tak Bisa Lagi Pakai Cara Lama

Beritabanten.com — Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar soal memasang angka tinggi. Bagi ekonom senior Burhanuddin Abdullah, target itu menuntut Indonesia berani membongkar cara lama dalam membangun ekonomi.

Jika pendekatan pembangunan tidak berubah, pertumbuhan ekonomi dinilai akan sulit beranjak jauh dari pola sekitar 5 persen. Karena itu, Burhanuddin menekankan dua kata kunci: produktivitas dan efisiensi.

“Cara kita memang harus berbeda. Kalau caranya sama seperti yang lalu, pertumbuhan kita tetap 5 persen. Kunci paling pokok mewujudkan itu cuma dua, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi,” kata Burhanuddin.

Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis & Prabowonomics” yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Burhanuddin mengatakan target pertumbuhan 8 persen memang agresif. Namun, ia menilai target tersebut tetap memungkinkan dicapai Indonesia apabila pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam strategi pembangunan.

“Presiden bilang target 8 persen, lebih cepat lagi. Apa mungkin? Sangat mungkin bisa mencapai 8 persen,” ujarnya.

Burhanuddin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi. Ia menyebut Indonesia pernah tumbuh 8 persen sebanyak lima kali pada era Orde Baru.

“Kita pernah tumbuh 8 persen, bukan hanya sekali, tapi lima kali di zaman Orde Baru dulu. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa?” katanya.

Menurut Burhanuddin, persoalannya bukan semata-mata apakah angka 8 persen mungkin dicapai, melainkan bagaimana Indonesia mengubah mesin pertumbuhannya. Pertumbuhan tinggi membutuhkan produktivitas yang lebih besar dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Ia kemudian mengutip ungkapan yang populer dikaitkan dengan Albert Einstein untuk menggambarkan pentingnya perubahan pendekatan.

“Kegilaan itu adalah ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi kita ingin hasil yang berbeda,” ujarnya.

Bagi Burhanuddin, Indonesia tidak bisa berharap mendapatkan hasil baru jika terus menggunakan cara lama. Perubahan strategi pembangunan menjadi kebutuhan ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan jauh di atas pola yang selama ini terjadi.

Mengejar 8 persen bukan tanpa hitungan

Burhanuddin mengatakan target pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan ambisi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

Ia mengungkapkan adanya perhitungan yang pernah dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam perhitungan tersebut, pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun diproyeksikan membuat Indonesia keluar dari middle income trap pada 2041.

Jika pertumbuhan mencapai 7 persen per tahun, target tersebut diproyeksikan tercapai lebih cepat, yakni pada 2038.

Namun, pemerintah kemudian mendorong target lebih tinggi menjadi 8 persen. Menurut Burhanuddin, target tersebut membutuhkan percepatan sekaligus perubahan mendasar dalam cara pembangunan dijalankan.

“Presiden bilang target 8 persen, lebih cepat lagi,” katanya.

Masalahnya bukan cuma ekonomi

Dalam pandangan Burhanuddin, mesin pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak maksimal tanpa peningkatan kualitas manusia.

Ia menyoroti rendahnya proporsi masyarakat berkapasitas tinggi yang menurutnya menjadi salah satu tantangan besar Indonesia. Burhanuddin bahkan menyebut hanya sekitar 7 persen masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai “orang pintar” jika seluruh sarjana dianggap masuk dalam kategori tersebut.

“Kita sering mengatakan Indonesia ini banyak orang pintar. Sebetulnya sedikit sekali. Paling 7 persen kalau semua sarjana itu dianggap orang pintar,” katanya.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan proporsi masyarakat berkapasitas tinggi yang jauh lebih besar untuk menciptakan critical mass yang mampu menggerakkan perubahan dalam peradaban, budaya, dan pemikiran.

Ia menyebut angka sekitar 20 persen sebagai ukuran yang diperlukan untuk membentuk critical mass tersebut.

“Untuk satu critical mass untuk menggerakkan peradaban, budaya dan pikiran diperlukan paling tidak 20 persen orang pintar. Kita baru 7 persen dalam 70 tahun,” ujarnya.

Karena itu, Burhanuddin mengaitkan agenda pendidikan dengan upaya mengejar target pembangunan jangka panjang. Ia melihat berbagai program pembangunan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mengejar ketertinggalan sumber daya manusia.

“Sekarang Presiden sangat semangat dan visioner untuk membuat sekolah macam-macam karena ingin mengejar orang pintar tadi. Situasi itulah yang kemudian memunculkan Indonesia Emas dan Astacita. Intinya, kita ingin lebih cepat karena kita sudah sangat lambat,” katanya.

Prabowonomics dan perubahan arah pembangunan

Dalam konteks itu, Burhanuddin melihat sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya mengubah pendekatan pembangunan.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini sudah sangat banyak yang berbeda. Kita semua akan melakukan pembangunan ke depan dengan cara yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan,” ujarnya.

Namun, perubahan cara pembangunan tersebut tidak berarti mengubah tujuan akhirnya. Menurut Burhanuddin, arah akhirnya tetap sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Target 8 persen, dengan demikian, bukan hanya perkara mengejar angka pertumbuhan. Di baliknya terdapat tuntutan untuk mengubah produktivitas, meningkatkan efisiensi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus mencari pola pembangunan yang berbeda dari sebelumnya.

Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, pengamat ekonomi Didik J. Rachbini, pengamat ekonomi dan teknologi Poltak Hotradero, serta Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Chandra Wijaya.(Red)