SERANG- Nelayan Pelabuhan Peplpanan Nasional (PPN) Karangantu Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang mengeluhkan pendangkalan muara Karangantu yang menjadi akses keluar masuk kapal nelayan sehingga hasil tangkapannya para nelayan menjadi berkurang.
“Memang saat ini kondisi muara dangkal bukan karena surut, jadi memang harus dikeruk lumpurnya, supaya perahu bisa tidak kesulitan jalannya,” kata Emboy nelayan yang tergabung dalam PPN Karangantu Serang saat menghadiri kunker Kementerian Kelautan dan Peplpanan Bersama komisi IV DPR RI di Pelabuhan Peplpanan Nusantara Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (11/8).
Emboy mengatakan, kondisi itu sudah terjadi selama dua bulan kebelakang. Menurutnya, pendangkalan muara menyebabkan nelayan kesulitan mengendalikan perahunya. Selain itu, pendangkalan juga berujung pada hasil tangkapan nelayan
“Ada hampir dua bulan, gara-gara dangkal waktu kita untuk berangkat jadi terhambat. Kadang sampai dua sampai tiga jam. Akhirnya siang baru nyampe di lautnya. Karena berangkatnya siang hasil tangkapannya juga berkurang,” ungkap dia.
Sementara, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten Sabrawijaya mengungkapkan, pihaknya meminta muara Karangantu dikeruk agar arus perahu nelayan saat akan melaut kembali lancar.
“Kami menerima aspirasi itu dari para nelayan Karangantu beberapa waktu lalu. Mereka mengeluh karena kesulitan saat akan melaut,” kata Sabrawijaya.
Terpisah, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan Kementerian KKP Pamuji Lestari mengatakan, terkait pendangkalan muara Karangantu bukan kewenangannya. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Banten agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Bukan kewenangan kami, tapi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR karena perlu alat beko untuk mengeruk muara. Kami juga sudah menyurati dinas terkait di provinsi agar mengatasi persoalan itu,” kata Pamuji. (Redaksi-toid)
